Menteri Sri Mulyani menegaskan bahwa apa yang terjadi pada sejumlah petinggi BUMN yang terjerat masalah korupsi bisa mencoreng baik mereka yang telah bekerja keras di BUMN.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 04 Oktober 2019 - 14:35 WIB
WowKeren - Sejumlah jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terciduk operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkait hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara.
Sri menilai bahwa para petinggi BUMN yang terciduk itu sebagai pengkhianat. Sebab, mereka telah menodai kerja keras yang dilakukan oleh mereka-mereka yang jujur dalam mengemban tugas.
"Ini kan merupakan suatu reputasi yang berat," kata Sri di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (4/10). "Buat mereka yang jujur, mereka yang komit, itu merupakan sesuatu pengkhianat."
Bukan tidak mungkin, reputasi mereka-mereka yang telah bekerja secara jujur justru ikut hancur lantaran ada segelintir direksi yang terjerat kasus korupsi. Adanya petinggi BUMN yang melakukan korupsi bukan tidak mungkin akan membuat masyarakat menganggap semua yang ada di dalamnya juga sama saja.
"Jadi mereka merasa bahwa apa yang telah mereka lakukan dengan baik mudah sekali hancur reputasinya hanya karena adanya kejadian di antara BUMN," tegas Sri. "Sehingga semua orang menganggap semuanya buruk."
Begitu juga jika hal serupa terjadi di kementerian yang dipimpinnya. Hal-hal semacam ini disebutnya sebagai pengkhianatan. "Itu adalah sesuatu yang saya sebut memang selama ini di Kementerian Keuangan pun kalau kejadian seperti itu saya anggap itu adalah suatu pengkhianatan," imbuh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
Apa yang terjadi pada segelintir bos BUMN dinilai telah mencoreng nama baik perusahaan berplat merah. "Dan mayoritas yang mereka ini pasti sangat kecewa dan tersakiti dengan adanya kejadian-kejadian seperti itu," tambahnya.
Dilansir dari Detik, sejumlah petinggi BUMN yang terciduk salah satunya adalah mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan basir. Kasus Sofyan cukup menjadi sorotan mengingat posisinya di BUMN tersebut.
Sementara itu, ada juga Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam yang terciduk KPK pada awal Agustus lalu. Andra diduga menerima suap dari PT INTI.
(wk/zodi)
