Hingga saat ini, Presiden Jokowi belum juga mengumumkan nama Kepala Badan Otorita IKN. Namun pihak Istana mengatakan Jokowi segera melantik Kepala Badan Otorita IKN.
KontraS mengungkap adanya ancaman pelanggaran HAM di proses pembangunan IKN. KontraS pun menyampaikan daftar potensi pelanggaran HAM yang bisa saja terjadi.
Pemerintah bakal memberikan benefit khusus bagi ASN yang terpilih untuk pindah ke Ibu Kota Baru. Hal itu disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Luhut Binsar Pandjaitan baru saja melakukan kunjungan ke Arab Saudi untuk memperkuat kerja sama dan hubungan bilateral. Luhut juga bertemu Pangeran Arab untuk membahas investasi di IKN.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, mengungkapkan ada banyak ASN yang enggan pindah ke IKN baru.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa ASN yang nantinya diputuskan untuk pindah ke IKN Nusantara harus siap dan tak boleh menolak.
Pengesahan UU IKN Nusantara rupanya disambut baik oleh masyarakat Kalimantan, yang merupakan tempat Ibu Kota Baru Indonesia. Bahkan masyarakat Kalimantan menyatakan siap terlibat dalam pembangunan IKN.
Nantinya, para aparatur sipil negara (ASN) termasuk pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di instansi pusat juga akan 'diboyong' ke IKN Nusantara. Namun rupanya, ada banyak PNS yang enggan pindah ke IKN anyar.
Kantor Staf Presiden (KSP) buka suara menanggapi kekhawatiran itu. Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong memastikan bahwa pemerintah akan tetap melindungi orang utan di Kalimantan.
Para Puteri Indonesia berkesempatan mengunjungi Istana Bogor dan berdialog dengan Presiden Joko Widodo. Mereka salah satunya membahas soal pembangunan IKN.
Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong, ada beberapa kementerian yang telah diminta Presiden Joko Widodo untuk pindah ke IKN Nusantara pada gelombang pertama.
Usai Presiden Jokowi meneken UU IKN, kini proyek pembangunannya akan segera dimulai. Jokowi pun memaparkan hal-hal yang akan dilakukan dalam proses pembangunan Ibu Kota Baru tersebut.
Tidak lama lagi, Jokowi disebut akan mengumumkan sosok Kepala Badan Otorita IKN Nusantara. Sebelumnya, nama Ridwan Kamil dan Ahok digadang-gadang akan menjadi pemimpin di IKN baru itu.
Wilayah Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur tampaknya masih bermasalah. Kali ini, terungkap bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara masuk dalam zona merah endemis malaria.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengatakan pelantikan Kepala Otorita IKN bisa saja dilakukan pekan depan. Ia juga membocorkan bahwa kandidat Kepala Otorita IKN akan berasal dari non-partai politik (parpol).
Di sisi lain, rencana pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur semakin matang usai Jokowi menandatangani UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Otorita IKN.
Keputusan Presiden Joko Widodo memindahkan IKN di masa pandemi COVID-19 menimbulkan pro-kontra. Hal itu lantas dibandingkan dengan situasi saat Presiden Soekarno membangun GBK.
Adi Kustaman selaku Sekretaris Camat Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, mengungkapkan bahwa persiapan untuk menyambut Jokowi bersinergi dengan pemerintah pusat.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim, Presiden Joko Widodo telah mengantongi nama Kepala Otorita yang akan menjadi pemimpin Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut bahwa pembangunan IKN itu menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia.