Pembangunan IKN Nusantara disebut akan dimulai pada semester II tahun 2022 ini. Sementara itu, hingga kini pemerintah masih menunggu alokasi anggaran dana IKN dari Kemenkeu.
Sebelum membangun suatu gedung, tentu saja dibuat desainnya terlebih dahulu, sama halnya dengan proyek pembangunan Istana Negara IKN Nusantara di Kalimantan. Saat ini, desain Istana IKN baru pun masih dalam proses.
Hingga Selasa (15/2), sudah ada lebih dari 32,2 ribu orang yang telah menandatangani petisi bertajuk 'Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara'.
Belum lama ini, sebuah petisi yang menolak pemindahan IKN muncul dan telah diteken puluhan ribu orang. Hingga Kamis (10/2), petisi ini telah diteken lebih dari 25.600 orang dari target 35.000 tanda tangan.
Presiden Joko Widodo memiliki rencana untuk berkeman di lokasi titik nol calon Ibu Kota Negara (IKN) baru. Rencana itu terungkap lewat pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor.
Pemerintah rupanya semakin serius dengan perpindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, bahkan Presiden Jokowi juga telah menargetkan waktu perpindahan tersebut.
Presiden Joko Widodo mengajak sejumlah tokoh masyarakat adat Kalimantan Timur untuk bertemu. Dalam pertemuan tersebut, para tokoh masyarakat itu menyampaikan dukungan untuk pembangungan IKN baru.
Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan perpindahan IKN usai RUU IKN disahkan menjadi UU. Di sisi lain, Jokowi juga berbicara mengenai hal tersebut.
Tampaknya rencana pemerintah soal perpindahan Ibu Kota hingga saat ini masih menuai pro kontra. Kini, giliran Gubernur DKI Jakarta yang turut mengomentari rencana perpindahan IKN itu.
Pembangunan Ibu Kota Negara baru Indonesia dipastikan akan terus berjalan. Pemerintah pun telah memiliki 6 klaster rencana pembangunan industri untuk Ibu Kota Negara yang baru.
Saat ini pemerintah tengah menyiapkan pembangunan proyek IKN baru di Kalimantan Timur. Adapun proyek tersebut diawali dengan memikirkan pembangunan infrastruktur dasar.
PLN sudah mempersiapkan rencana untuk pembangunan Ibu Kota Negara bari di Kalimantan Timur. PLN berencana membangun Saluran Udara Tegangan Tinggi atau SUTT.
Tahap awal pembangunan IKN akan difokuskan pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dari tahun 2021 hingga 2024. Di antaranya Kantor Presiden dan Kantor Wakil Presiden.
Meski RUU Ibu Kota Negara telah disahkan menjadi UU IKN, tampaknya perpindahan tersebut masih menjadi sebuah polemik di kalangan masyarakat. Terlebih hal ini diputuskan saat Indonesia masih berada di pandemi COVID-19.
Rencana Menteri Keuangan, Sri Mulyani memakai anggaran PEN untuk pembangunan IKN baru mendapat sejumlah penolakan. Anggota DPR hingga ekonom pun ikut menyampaikan respons mereka.
Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dipimpin oleh seorang Kepala Otorita setingkat Menteri. Kepala Otorita IKN ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.
Jatam menyoroti permasalahan puluhan lubang bekas tambang yang berada di kawasan Ibu Kota Negara yang baru. Lubang bekas tambang itu dikhawatirkan jadi masalah baru dalam pembangungan IKN.
Setelah Presiden Jokowi memilih nama untuk Ibu Kota baru, kini publik kembali dibuat penasaran dengan sosok yang nantinya akan memimpin IKN. Hingga kini, Jokowi belum mengumumkan sosok calon pemimpin tersebut.
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim menyisakan masalah tersendiri. Masalah tersebut timbul dari kekhawatiran Masyarakat Adat PPU yang terancam kehilangan sejumlah hak, termasuk tanah mereka.
Sebagai informasi, untuk proyek pembangunan IKN baru menghabiskan anggaran sekitar Rp466 triliun. Menkeu Sri Mulyani lantas membeberkan sumber dana yang digunakan.