Saat ini pemerintah tengah menyiapkan pembangunan proyek IKN baru di Kalimantan Timur. Adapun proyek tersebut diawali dengan memikirkan pembangunan infrastruktur dasar.
PLN sudah mempersiapkan rencana untuk pembangunan Ibu Kota Negara bari di Kalimantan Timur. PLN berencana membangun Saluran Udara Tegangan Tinggi atau SUTT.
Tahap awal pembangunan IKN akan difokuskan pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dari tahun 2021 hingga 2024. Di antaranya Kantor Presiden dan Kantor Wakil Presiden.
Meski RUU Ibu Kota Negara telah disahkan menjadi UU IKN, tampaknya perpindahan tersebut masih menjadi sebuah polemik di kalangan masyarakat. Terlebih hal ini diputuskan saat Indonesia masih berada di pandemi COVID-19.
Rencana Menteri Keuangan, Sri Mulyani memakai anggaran PEN untuk pembangunan IKN baru mendapat sejumlah penolakan. Anggota DPR hingga ekonom pun ikut menyampaikan respons mereka.
Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dipimpin oleh seorang Kepala Otorita setingkat Menteri. Kepala Otorita IKN ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.
Jatam menyoroti permasalahan puluhan lubang bekas tambang yang berada di kawasan Ibu Kota Negara yang baru. Lubang bekas tambang itu dikhawatirkan jadi masalah baru dalam pembangungan IKN.
Setelah Presiden Jokowi memilih nama untuk Ibu Kota baru, kini publik kembali dibuat penasaran dengan sosok yang nantinya akan memimpin IKN. Hingga kini, Jokowi belum mengumumkan sosok calon pemimpin tersebut.
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim menyisakan masalah tersendiri. Masalah tersebut timbul dari kekhawatiran Masyarakat Adat PPU yang terancam kehilangan sejumlah hak, termasuk tanah mereka.
Sebagai informasi, untuk proyek pembangunan IKN baru menghabiskan anggaran sekitar Rp466 triliun. Menkeu Sri Mulyani lantas membeberkan sumber dana yang digunakan.
Pemerintah menargetkan pemindahan para PNS hingga anggota TNI dan Polri ke Ibu Kota Baru dimulai sejak tahun 2022 ini. Sekitar 500 ribu PNS bakal pindah secara berkala.
Sebelumnya, DPR telah menggelar rapat panjang selama 16 jam untuk memutuskan membawa RUU IKN ke Rapat Paripurna pada Selasa (18/1) hari ini. Kini DPR telah menyampaikan hasilnya.
DPR tengah mengebut pembahasan RUU IKN agar bisa dibawa ke Paripurna. Bahkan, Pansus IKN rela menggelar rapat dari Senin (17/1) pukul 11.00 WIB hingga 03.30 WIB pada Selasa (18/1).
Adapun alasan pemilihan nama tersebut adalah karena kata 'Nusantara' sudah dikenal sejak lama dan dinilai ikonik di level internasional. Namun nama ibu kota baru Indonesia tersebut menuai pro-kontra dari sejumlah anggota DPR RI.
Sementara itu,Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang IKN IKN DPR RI membuka kemungkinan pengambilan keputusan tingkat I terkait RUU IKN dilakukan pada Senin hari ini.
Pemerintah masih terus membahas RUU IKN yang tampaknya hingga saat ini masih menemui perdebatan alot. Meski demikian, Presiden Jokowi disebut telah memiliki nama untuk Ibu Kota baru nanti.
KPK kembali menjaring pelaku tindak rasuah dalam OTT. Kali ini KPK berhasil menjaring Bupati Penajam Paser Utara dalam OTT yang berujung pada penetapan sebagai tersangka.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, buka rencana pembangunan tempat peluncuran pesawat kecepatan super di Ibu Kota baru. Indonesia dan Amerika Serikat bisa ditempuh dalam 2 jam.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengungkap pembangunan versi Metaverse ini untuk memperlihatkan gambaran lebih lengkap dan jelas Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Pemerintah saat ini diketahui tengah membahas dan merumuskan RUU Ibu Kota Negara (IKN). Namun waktu pembahasan RUU IKN dinilai super cepat yakni dalam kurun 40 hari.