Pemerintah menargetkan pemindahan para PNS hingga anggota TNI dan Polri ke Ibu Kota Baru dimulai sejak tahun 2022 ini. Sekitar 500 ribu PNS bakal pindah secara berkala.
Sebelumnya, DPR telah menggelar rapat panjang selama 16 jam untuk memutuskan membawa RUU IKN ke Rapat Paripurna pada Selasa (18/1) hari ini. Kini DPR telah menyampaikan hasilnya.
DPR tengah mengebut pembahasan RUU IKN agar bisa dibawa ke Paripurna. Bahkan, Pansus IKN rela menggelar rapat dari Senin (17/1) pukul 11.00 WIB hingga 03.30 WIB pada Selasa (18/1).
Adapun alasan pemilihan nama tersebut adalah karena kata 'Nusantara' sudah dikenal sejak lama dan dinilai ikonik di level internasional. Namun nama ibu kota baru Indonesia tersebut menuai pro-kontra dari sejumlah anggota DPR RI.
Sementara itu,Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang IKN IKN DPR RI membuka kemungkinan pengambilan keputusan tingkat I terkait RUU IKN dilakukan pada Senin hari ini.
Pemerintah masih terus membahas RUU IKN yang tampaknya hingga saat ini masih menemui perdebatan alot. Meski demikian, Presiden Jokowi disebut telah memiliki nama untuk Ibu Kota baru nanti.
KPK kembali menjaring pelaku tindak rasuah dalam OTT. Kali ini KPK berhasil menjaring Bupati Penajam Paser Utara dalam OTT yang berujung pada penetapan sebagai tersangka.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, buka rencana pembangunan tempat peluncuran pesawat kecepatan super di Ibu Kota baru. Indonesia dan Amerika Serikat bisa ditempuh dalam 2 jam.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengungkap pembangunan versi Metaverse ini untuk memperlihatkan gambaran lebih lengkap dan jelas Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Pemerintah saat ini diketahui tengah membahas dan merumuskan RUU Ibu Kota Negara (IKN). Namun waktu pembahasan RUU IKN dinilai super cepat yakni dalam kurun 40 hari.
Seperti yang diketahui, pemerintah berencana memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan. Menteri PUPR lantas meninjau perkembangan pembangunan calon IKN baru Indonesia itu.
Bappenas menyatakan bukan hanya PNS/TNI/Polri yang akan dipindah duluan ke Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur, melainkan juga 3 kementerian seperti berikut.
Hal tersebut disepakati dalam rapat antara Panja RUU IKN dan pemerintah yang diwakili oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa pada Rabu (15/12) malam.
Dalam draf RUU IKN terungkap PNS akan mulai dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) baru pada 2022, sedangkan TNI-Polri pada 2023. Pemerintahannya sendiri dipindah Semester I-2024.
Dalam draf RUU IKN, disebutkan ada sejumlah aturan dan sistem yang berbeda dengan saat ini. Seperti yang diketahui, pemerintah tengah mempersiapkan perpindahan ibu kota negara.
Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, mengungkapkan bahwa Surat Presiden (Surpres) tentang RUU IKN telah diserahkan kepada Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani.
Sebelumnya, pemerintah telah menyerahkan draf RUU IKN kepada DPR RI. Puan Maharani selaku Ketua DPR lantas segera menindaklanjuti draf perpindahan ibu kota tersebut.
Ketua DPR RI Puan Maharani menerima Surpres RUU IKN Baru yang telah diserahkan Kepala Bappenas dan Mensesneg. Puan pun menyampaikan beberapa catatan untuk pemerintah.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menerangkan perkembangan perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara, termasuk output yang hendak dicapai tahun 2022 mendatang.
Proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru yang menjadi megaproyek fantastis di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo diketahui tengah terkendala pandemi COVID-19.