Wacana penundaan Pemilu 2024 yang ramai dibicarakan publik itu menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Diketahui banyak pihak yang menolak dengan tegas wacana tersebut.
Adapun usulan tersebut disampaikan Menkominfo dalam Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu yang digelar KPU. Sejauh ini sudah ada sejumlah negara yang menerapkan e-voting.
Sebagai informasi, honor untuk Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 hanya Rp 550 ribu, sedangkan anggotanya Rp 500 ribu per orang.
Muhaimin Iskandar alias Cak Imin hingga kini masih kekeh mempertahankan wacana penundaan Pemilu 2024. Ketum PKB itu kini juga masih berusaha melobi partai lain.
PKB terus bertahan dengan wacana penundaan Pemilu 2024 meski banyak pihak yang menolak, Tak hanya itu, PKB juga ingin ada perubahan konstitusi yang mengatur penundaan Pemilu.
Kabar penundaan Pemilu 2024 yang muncul terus menuai protes dari publik Tanah Air. Presiden Joko Widodo pun dengan tegas menyatakan akan tetap berpedoman pada konstitusi terkait pemilu.
Penundaan Pemilu 2024 disampaikan sejumlah pihak meski mendapat penolakan keras. Meski begitu, ancaman penundaan Pemilu 2024 nyatanya juga bisa disebabkan masalah lain.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan dirinya bakal patuh pada konstitusi. Meski begitu, Jokowi juga mengatakan bahwa wacana penundaan Pemilu tidak bisa dilarang karena hal itu dinilainya sebagai bagian dari demokrasi.
Isu penundaan Pemilu 2024 belakangan ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Tak sedikit masyarakat yang menolak hal tersebut, bahkan tercetus petisi 'Tolak Penundaan Pemilu 2024'.
Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Khoirul Umam, menilai wacana terkait dengan pengunduran atau penundaan Pemilu 2024 semacam merepresentasikan permufakatan jahat.
Ribuan massa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah rencananya bakal mendatangi istana untuk melakukan demo. Salah satunya, mereka menolak wacana penundaan Pemilu 2024.
Publik belakangan ini dihebohkan dengan isu wacana Pemilu ditunda atau perpanjangan masa periode presiden. Hal ini lantas mendapat kritikan dari sejumlah pihak.
PP KAMMI ikut buka suara memberikan tanggapan mengenai wacana penundaan Pemilu 2024. PP KAMMI memberikan peringatan soal adanya kemungkinan terjadi demo besar-besaran akibat persoalan tersebut.
Jadwal Pemilu 2024 mendatang telah ditetapkan pemerintah. Akan tetapi kini muncul wacana untuk menunda Pemilu 2024 yang menimbulkan kritik dari berbagai pihak.
Golkar meminta kadernya yang menjadi anggota DPR untuk ikut mengawal Pemilu 2024. Hal itu dilandasi pada tragedi meninggalnya ratusan petugas KPPS saat bertugas di Pemilu 2019.
Sebelumnya, Pemerintah dan KPU telah menyepakati mengenai tanggal penyelenggaraan Pemilu yakni pada 14 Februari 2024. Kini KPU tengah mempersiapkan terkait dengan pelaksanaannya.
Pemilihan Umum atau (Pemilu) masih akan digelar pada tahun 2024 mendatang, namun pemerintah kini telah mempersiapkan segala hal yang berkaitan, termasuk jadwal penyelenggaraan.