Di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah diketahui masih menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di beberapa wilayah yang berstatus PPKM Level 1-2.
Menkes Budi Gunadi Sadikin memberikan tanggapan terkait kritik dan protes pelaksanaan PTM di tengah tingginya kasus COVID-19. Budi mengklaim belum ada anak yang masuk RS.
Masyarakat mendesak pemerintah untuk menghentikan kebijakan PTM 100 persen karena meningkatnya kasus COVID. Di sisi lain, 50 persen siswa kelas 1 SD belum bisa baca tulis karena belajar online.
Mantan Direktur Badan Kesehatan Dunia (WHO) Asia Tenggara mengingatkan pemerintah untuk mengevaluasi lagi PTM 100 persen. Ia juga mengingatkan soal ancaman MIS-C yang mengintai siswa.
Pada pelaksanaan PTM di Bali, belum lama ini ditemukan kasus COVID-19. Di sisi lain, Kemendikbudristek juga menekankan aturan SKB Empat Menteri soal pelaksanaan PTM.
Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau masyarakat tak menganggap enteng serangan COVID-19 varian Omicron. Meski begitu, Luhut menyebut pemerintah masih akan terus melaksanakan PTM.
Ancaman COVID-19 varian Omicron di DKI Jakarta saat ini diketahui tengah meningkat. Hal ini lantas membuat Pemprov DKI bergegas untuk mengambil langkah dalam pelaksanaan PTM 100 persen.
Sebagai informasi, sejak pekan lalu, sekolah di Surabaya, Jawa Timur, sudah melaksanakan PTM 100 persen sesuai arahan SKB 4 Menteri. Namun baru-baru ini ditemukan kasus COVID-19 di salah satu sekolah.
Seperti yang diketahui, DKI Jakarta telah menutup sekitar 39 sekolah akibat ditemukan kasus COVID-19. Di sisi lain, saat ini wilayah Jabodetabek juga tengah berada di asesmen PPKM Level 2.
Wakil Gubernur DKI Jakarta menyebut ada 39 sekolah memutuskan tutup terkait kasus COVID-19. Meski begitu, Wagub menyebut sebagian besar penularan terjadi di luar sekolah.
Kasus penyebaran COVID-19 di sekolah DKI Jakarta semakin merebak luas. Seperti yang diketahui, hingga saat ini kegiatan PTM 100 persen masih digelar meski telah ditemukan kasus COVID-19 di sekolah.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan dari total 10.429 sekolah, ada 11 sekolah yang menemukan kasus COVID-19 per Sabtu (15/1) dan harus ditutup sementara.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Desie Christhyana, mengaku mendapat keluhan dari orangtua siswa yang dimintai tanda tangan wajib agar anaknya masuk sekolah.
Pemogokan itu terjadi di tengah lonjakan infeksi virus corona di seluruh Prancis. Seperti sebagian besar di belahan dunia lainnya, kenaikan itu didorong oleh varian omicron.
Setelah ada tujuh sekolah di DKI Jakarta yang sebelumnya ditutup lantaran temuan kasus COVID-19, kini jumlahnya bertambah menjadi belasan. Adapun temuan kasus COVID-19 itu tidak hanya pada guru, tetapi juga murid.
Sumanee Wacharasin, direktur komunikasi bahaya Departemen Pengendalian Penyakit kementerian, mengatakan bahwa hampir semua sekolah telah lulus evaluasi pengendalian COVID-19.
Penutupan sekolah ini dilakukan di tengah penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen. Wagub DKI Ahmad Riza Patria lantas menyatakan bahwa pihaknya akan terus melihat perkembangan PTM di DKI.
Pemerintah telah mewajibkan sekolah yang berada di wilayah PPKM Level 1, 2, 3 untuk menggelar PTM 100 persen. Namun hal ini masih menjadi perdebatan lantaran dinilai berpotensi terjadi penyebaran COVID-19.
PTM 100% di SMAN 71 Jakarta terpaksa dihentikan selama 5 hari hingga Jumat (14/1) karena ada satu siswanya yang terpapar COVID-19. Belakangan terungkap sang siswa terjangkit Omicron.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa situasi di Ibu Kota masih memenuhi syarat untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen.